Panduan Lengkap Manajemen Perjalanan Bisnis Startup Indonesia 2026
- Bliink
- 22 Des
- 2 menit membaca
Di tahun 2026, perjalanan bisnis startup bukan lagi sekadar memindahkan orang—ini soal mobilitas yang bertanggung jawab. Dengan kenaikan PPN 12% dan pergeseran wajib ke pelaporan ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola), startup lokal mulai meninggalkan spreadsheet manual demi ekosistem yang berkelanjutan. Baik Anda fintech Series A di Jakarta atau agritech di Malang, inilah cara mendominasi strategi perjalanan bisnis Anda sambil memenuhi standar hijau 2026.
Quick Answer
Untuk unggul di 2026, startup Indonesia wajib: 1) Mengotomatisasi kepatuhan PPh 23/PPN (tarif 12%), 2) Menerapkan Pelaporan ESG untuk melacak jejak karbon emisi Scope 3, dan 3) Mendigitalisasi surat SPPD agar siap audit sesuai PMK 32/2025. Platform seperti Bliink menyederhanakan ini dengan integrasi aturan pajak lokal dan pelacakan karbon langsung ke dalam sistem kerja.
1. Navigasi Kenaikan PPN 12% dan Kepatuhan Pajak
Per 1 Januari 2026, tarif PPN resmi menjadi 12%. Startup harus memastikan vendor menyediakan e-Faktur yang valid. Perlu dicatat bahwa agen travel sering menggunakan mekanisme "Besaran Tertentu", yang membuat beban pajak efektif menjadi sekitar 1,2% dari total transaksi. Ini adalah poin audit kritis bagi Ditjen Pajak (DJP) sesuai pedoman fiskal terbaru tahun 2026.
2.Integrasi Pelacakan ESG dalam Perjalanan Bisnis
Keberlanjutan telah bergeser dari sekadar "pilihan" menjadi mandat strategis. Di tahun 2026, startup Indonesia—terutama yang mengincar IPO atau pendanaan internasional—wajib melaporkan emisi Scope 3 dari perjalanan bisnis. Platform terkemuka kini menyediakan "Green Scores" untuk penerbangan (misal: Jakarta ke Singapura) dan hotel, memungkinkan perusahaan memilih opsi rendah karbon dan mengotomatisasi laporan keberlanjutan tahunan sesuai standar OJK (POJK 51).
3. Digitalisasi SPPD untuk Kesiapan Audit & BKPM
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) manual adalah penghambat skalabilitas. Di bawah PMK 32/2025, pemerintah telah menetapkan Standar Biaya Masukan (SBM) terbaru. SPPD digital kini sangat penting untuk pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) guna membuktikan bahwa biaya perjalanan bersifat "3M" dan mematuhi batas harga yang ditetapkan dalam SBM 2026.
FAQ Section
Mengapa data ESG penting untuk perjalanan bisnis di 2026?
Regulasi OJK kini mengharuskan perusahaan besar mengungkapkan dampak lingkungan. Mengonsolidasi data perjalanan adalah langkah awal menunjukkan transparansi kepada investor yang fokus pada ESG.
Apakah Bliink bisa membantu kesiapan audit pajak?
Ya, dengan memusatkan semua e-faktur dan dokumentasi yang patuh pajak, Bliink membantu tim finance Anda tetap siap menghadapi audit DJP.
Siapkan perjalanan bisnis startup Anda untuk era AI dan PPN 12%. 👉 Rasakan masa depan perjalanan B2B dengan Bliink: bliink.id
Komentar